Kota Beriman ya Hormati Hak PKL

oleh : Adlan Kurniawan

Ukuran kota beriman -Kebumen- adalah mayoritas penduduknya beragama islam. Sudahkah masyarakatnya, termasuk para aparat pembuat kebijakan beriman? Dalam konteks kehidupan bernegara yang paling bertanggung jawab dalam rangka menjaga keimanan adalah para aparat pembuat kebijakan. Karena merekalah sebenarnya yang memegang kendali sistem kenegaraan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakatnya.

Banyak orang bilang kalau beriman kan salah satunya percaya pada yang satu. Lepas dari perepktif nalar agama secara fertikal, percaya pada yang satu sama dengan utuhnya kesatuan masyarakat Kebumen. Hormat-menghormati, saling menghargai satu sama lain dan tidak menyengsarakan rakyat. Kelompok yang besar menghormati kelompok yang kecil.

Pemerintah merupakan sekelompok organisme yang yang memegang kendali kesatuan masyarakatnya. Tentu saja melalui alat regulasi. Ia juga berperan sebagai organisme yang harus menghormati posisi rakyat, khususnya golongan wong cilik. Dikarenakan dialah yang mendapatkan mandat untuk melayani masyarakat. Ada yang diangkat melalui jalur pemilihan (pilkades, pilkada, pilpres dan pileg), ada juga yang diangkat melalui jalur pegawai negeri. Dengan otoritas besar yang dimilikinya -yang sekali lagi sebenarnya amanat rakyat- seharusnya keimanan pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk pembuatan regulasi yang menghormati hak-hak rakyat kecil yang tidak memiliki otoritas sekuat pemerintah.

Sebut saja bu Hajir dan pak Bambang. Disebut bu Hajir, karena kain penutup lokasi dagang perempuan bertuliskan “Pak Hajir”. Kedua pedagang kaki lima ini setiap petang sampai malam turut menghiasi lingkar alun-alun Kebumen. masing-masing berjualan es campur dan mie ayam. Keduanya merupakan bagian dari komunitas pdagang kaki lima di alun-alun Kebumen. Populasi pedagang kaki lima di area tersebut jumlahnya mungkin belum ratusan.

Sebagai bagian dari warga negara, ia kaget dengan agenda pembahasan perda (baca; peraturan daerah) penertiban pedagang kaki lima. Denda 10 juta apabila melanggar salah satu ketentuan didalamnya sebagaimana tertera dalam salah satu pasal dari draft sementara perda tersebut memberatkan baginya. “lha wong untunge dagang be setitik dendane 10 juta” (lha untungnya saja sedikit masa harus bayar denda 10 juta) selorohny a saat mendengar beita tersebut. Apalagi setiap hari ia harus mengeluarkan uang pajak keamanan Rp. 500. Dalam satu bulan berarti ia harus mengeluarkan anggaran Rp. 15.000,-.

Inilah salah satu bentuk reaksi masyarakat pinggiran saat mendengar bentuk penghargaan pemerintah yang merugikan mereka. Dalam konteks kesatuan antara rakyat dan pemerintah (penerima mandat) perda itu mengusik kesatuan itu sendiri. Pemerintah tidak memberi tahu pada kalangan pedagang kaki lima kalau dirinya sedang menggodok dan akan melahirkan perda tersebut. Dengan demikian kadar keimanan pemerintah mengalami degradasi. Lagi-lagi raperda tersebut akan mendiskreditkan posisi pedagang kaki lima.

Komunitas kaki lima mempunyai hak mendapatkan informasi. Akses mendapatkan informasi merupakan manifestasi menjaga keseimbangan dan keutuhan kesatuan antara rakyat dan pemerintah. Karenanya pembahasan raperda tersebut tidak boleh sepihak. Adakah anggota dewan yang berngkat dari pedagang kaki lima? Atau minimal merasakan dan mengetahui nikmatnya jadi pedagang kaki lima. Jawaban kita mungkin tidak. Nah, reaksi bu Hajir karena ketidaktahuannya (tidak tahu memang karena legislatif dan eksekutif tidak pernah menginformasikan kepada mereka) merupakan petanda bahwa komunitas tersebut tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan raperda.

Dalam sebuah acara dialog onteraktif di ratih TV pada bulan Januari, saya lupa tanggalnya, salah satu nara sumber dari DPRD mengatakan bahwa kelompok PKL tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada PAD Kebumen. Benarkah demikian? Apakah argumentasi ini kemudian menjadi alat pembenar pembuatan perda PKL? Dari setoran pajak harian diatas, memperlihatkan pendapat daerah sebesar Rp. 18.000.000,- setahun. Dengan asumsi jumlah PKL dialun-alun 100 orang. Nah yang namanya PKL jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Sekalipun dengan jari kaki. Kalau kita asumsikan jumlah PKL seKebumen sebanyak 500 orang maka pendapatannya menjadi 9 milyar per tahun. Cukup besar bukan?

0 Responses to “Kota Beriman ya Hormati Hak PKL”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: